BOS dan Pungutan Sekolah: Quo Vadis Pendidikan Indonesia?
Olala.. BOS apaan tuh ya? ‘Bantuan Operasional Sekolah’ yang menurut berita yang saya baca di headline pagi ini, disalurkan oleh Pemerintah untuk memenuhi 70 persen dari kebutuhan sekolah. Sedangkan kekurangannya, 30 persen, diharapkan untuk dapat dipenuhi dari pemkab/pemkot dan provinsi. Dalam satu referensi Kemendiknas tentang Kebijakan BOS, dijelaskan bahwa BOS ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka wajib pendidikan dasar 9 tahun. BOS ini juga bertujuan untuk membebaskan siswa SD/MI dan SMP/MTS dari biaya operasional sekolah (kecuali RSBI dan SBI) dan membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Di tahun 2011 ini, dianggarkan dana sebesar 16 Trilyun untuk BOS. Dana ini diusulkan oleh Kemendiknas untuk naik menjadi 27 Trilyun di tahun 2012 untuk dapat memenuhi 100 persen dari kebutuhan sekolah. Penasaran dengan panduan mengenai penggunaan dana BOS, dalam salah satu ulasan dari BPK mengenai BOS dijelaskan bahwa dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk: disimpan untuk dibungakan, dipinjamkan, kegiatan yang bukan prioritas sekolah seperti studi banding atau study tour, membangun gedung atau ruangan baru, membayar transportasi, pakaian, dll yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid, membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pengajaran, dan membayar guru kontrak atau guru bantu dan kelebihan jam mengajar, yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah.
Berbicara mengenai BOS, tidak dapat dipungkiri masih banyak potensi celah yang dapat disalahgunakan. Sebagaimana ditulis oleh Febri Hendri (peneliti senior ICW), dalam Skandal Dana BOS, BPK Perwakilan Jakarta menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ. Begitu juga berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar pada sampel 3.237 sekolah di 33 provinsi. Lebih lanjut, selama periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Menurut Febri Hendri lagi dalam kritiknya, korupsi massal dan sistemis dalam BOS dapat dipicu dua hal, yakni keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana.
Sementara itu terkait dengan pungutan sekolah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan bahwa Kemendiknas melarang adanya berbagai kegiatan pungutan saat pendaftaran sekolah. Menko Kesra HR Agung Laksono juga mewanti-wanti, bahwa sekolah sesuai dengan undang-undang telah menikmati BOS. Karena itu, sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan liar (pungli). Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut dalam kedua artikel yang memberitakan larangan tersebut, masih dimungkinkan adanya wilayah abu-abu (grey area) yang memungkinkan pungutan masih terjadi. Seperti yang digambarkan oleh Mendiknas, apabila memang ada keperluan mendesak, bisa saja pengadaan seragam dikoordinasi oleh sekolah. Namun, harus dilakukan secara transparan seperti referensi harga yang sesuai di pasaran serta mengumumkannya ke orang tua murid. Begitu pula yang dikatakan oleh Menko Kesra, pungutan yang dilakukan untuk misalnya membeli sepatu bersama tidaklah termasuk pungutan liar, karena memang BOS tidak digunakan untuk membiayai hal itu.
Menelisik akar masalah terjadinya pungutan, sebagaimana dikatakan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, dikarenakan dana BOS yang diberikan pemerintah selama ini sebenarnya hanya mencakup 70 persen dari kebutuhan operasional siswa di sekolah, maka kemudian banyak sekolah terutama di perkotaan, melakukan pungutan sana-sini untuk memenuhi kebutuhan 100 persen biaya operasional siswa di sekolah. Pungutan itu sulit dikendalikan karena pemerintah menyadari adanya kekurangan dana 30 persen itu.
Sekali lagi kita berharap, semoga pungutan sekolah dapat dihilangkan dan pemerintah dapat merealisasikan kewajibannya untuk memberikan layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun).
Majulah Pendidikan Indonesia!
Minggu, 01 Januari 2012
SARBANES OXLEY
Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002) atau kadang disingkat SOx atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Akta yang diberi nama berdasarkan dua sponsornya, Senator Paul Sarbanes (D-MD) and Representatif Michael G. Oxley (R-OH), ini disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 judul atau bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana. Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini.
Dalam mengevaluasi internal kontrol yang dilaksanakan perusahaan, manajemen melalui departemen internal kontrol/audit, serta evaluasi yang dilakukan oleh auditor eksternal, perlu mempertimbangkan untuk menggunakan krangka yang disusun oleh COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission).
Krangka COSO terdiri dari 3 dimensi , yaitu:
1. Operasi;
2. Laporan Keuangan;
3. Kepatuhan;
Ketiga dimensi tersebut memiliki beberapa kriteria untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan, yaitu:
1. Pengawasan (monitoring);
2. Informasi dan komunikasi (information and communication);
3. Aktivitas Kontrol (control activities);
4. Penaksiran Resiko (risk assessment);
5. Lingkungan pengendalian (control environment);
Pengawasan (monitoring)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam kriteria informasi dan komunikasi:
1. Penaksiran kinerja sistem kontrol yang ada;
2. Kombinasi evaluasi secara terus menerus dan evaluasi terpisah;
3. Defisiensi atas internal kontrol harus dilaporkan kepada top manajemen;
4. Kombinasi antara evaluasi terus menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektifitas sistem internal kontrol yang dirancang;
Informasi dan komunikasi (information and communication)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor untuk memenuhi kriteria informasi dan komunikasi:
1. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggungjawabnya;
2. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan perusahaan kepada pihak luar;
3. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan kontrol; dari instruksi pada tanggungjawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan;
Aktifitas Kontrol (control activities)
Atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam aktifitas kontrol ini adalah kebijakan dan prosedur (policies and procedures) dalam setiap aktifitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Penaksiran Resiko (risk assessment)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam penaksiran resiko adalah:
1. Prediksi ataupun penaksiran resiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan resiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
2. Identifikasi dan analisis atas resiko yang relevan atas tujuan (objectives) yang telah ditetapkan;
3. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan resiko yang ada;
4. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi resiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada;
Lingkungan pengendalian (Control environment)
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor yang mencakup dalam lingkungan pengendalian adalah:
1. Intergritas dan nilai-nilai etika;
2. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
3. Filosofi perusahaan;
4. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
5. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan;
Daftar Pustaka
Di kutip dari Blog
http://izzulkifly.blogspot.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley
Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 judul atau bagian yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana. Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini.
Dalam mengevaluasi internal kontrol yang dilaksanakan perusahaan, manajemen melalui departemen internal kontrol/audit, serta evaluasi yang dilakukan oleh auditor eksternal, perlu mempertimbangkan untuk menggunakan krangka yang disusun oleh COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission).
Krangka COSO terdiri dari 3 dimensi , yaitu:
1. Operasi;
2. Laporan Keuangan;
3. Kepatuhan;
Ketiga dimensi tersebut memiliki beberapa kriteria untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan, yaitu:
1. Pengawasan (monitoring);
2. Informasi dan komunikasi (information and communication);
3. Aktivitas Kontrol (control activities);
4. Penaksiran Resiko (risk assessment);
5. Lingkungan pengendalian (control environment);
Pengawasan (monitoring)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam kriteria informasi dan komunikasi:
1. Penaksiran kinerja sistem kontrol yang ada;
2. Kombinasi evaluasi secara terus menerus dan evaluasi terpisah;
3. Defisiensi atas internal kontrol harus dilaporkan kepada top manajemen;
4. Kombinasi antara evaluasi terus menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektifitas sistem internal kontrol yang dirancang;
Informasi dan komunikasi (information and communication)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor untuk memenuhi kriteria informasi dan komunikasi:
1. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggungjawabnya;
2. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan perusahaan kepada pihak luar;
3. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan kontrol; dari instruksi pada tanggungjawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan;
Aktifitas Kontrol (control activities)
Atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam aktifitas kontrol ini adalah kebijakan dan prosedur (policies and procedures) dalam setiap aktifitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Penaksiran Resiko (risk assessment)
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam penaksiran resiko adalah:
1. Prediksi ataupun penaksiran resiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan resiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
2. Identifikasi dan analisis atas resiko yang relevan atas tujuan (objectives) yang telah ditetapkan;
3. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan resiko yang ada;
4. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi resiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada;
Lingkungan pengendalian (Control environment)
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor yang mencakup dalam lingkungan pengendalian adalah:
1. Intergritas dan nilai-nilai etika;
2. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
3. Filosofi perusahaan;
4. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
5. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan;
Daftar Pustaka
Di kutip dari Blog
http://izzulkifly.blogspot.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley
fraud
Fraud yaitu berbagai macam alat yang dengan lihai dipakai dan dipergunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan terhadap orang lain, dengan cara bujukan palsu atau dengan menutupi kebenaran, dan meliputi semua cara-cara mendadak, tipu daya (trick), kelicikan (cunning), mengelabui (dissembling), dan setiap cara tidak jujur, sehingga pihak orang lain bisa ditipu, dicurangi atau ditipu (cheated).
Dilihat dari sisi pelaku atau pihak yang terlibat, fraud dapat diklasifikasikan kedalam :
• Internal Fraud (oleh orang dalam organisasi).
• External Fraud (oleh orang di luar organisasi)
• Kolusi (oleh dua atau lebih pihak, baik diantara orang-orang dalam organisasi atau antara orang dalam dan pihak luar organisasi)
Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :
1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.
2. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation).
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).
3. Korupsi (Corruption).
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion)
http://sobatbaru.blogspot.com
http://mettoewahyana.blogspot.com/
Dilihat dari sisi pelaku atau pihak yang terlibat, fraud dapat diklasifikasikan kedalam :
• Internal Fraud (oleh orang dalam organisasi).
• External Fraud (oleh orang di luar organisasi)
• Kolusi (oleh dua atau lebih pihak, baik diantara orang-orang dalam organisasi atau antara orang dalam dan pihak luar organisasi)
Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :
1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.
2. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation).
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).
3. Korupsi (Corruption).
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion)
http://sobatbaru.blogspot.com
http://mettoewahyana.blogspot.com/
BASEL I dan II
Basel I adalah suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988 di Basel, Swiss sebagai suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Rekomendasi ini dikukuhkan dalam bentuk aturan oleh negara-negara Group of Ten (G10) pada tahun 1992. Basel I secara umum telah ditinggalkan dan digantikan oleh himpunan pedoman yang lebih komprehensif, yang disebut Basel II, yang sedang diterapkan oleh beberapa negara.
Basel II adalah yang kedua dari Basel Accord , (sekarang diperpanjang dan efektif digantikan oleh Basel III ), yang rekomendasi mengenai hukum perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan .
Basel II, awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional untuk regulator perbankan untuk mengontrol berapa banyak kebutuhan modal bank-bank untuk menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis bank risiko keuangan dan operasional (dan ekonomi keseluruhan) wajah. Salah satu fokus adalah untuk menjaga konsistensi peraturan yang cukup sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan antara bank-bank internasional yang kompetitif aktif. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional seperti dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus sebuah bank besar atau serangkaian keruntuhan bank. Dalam teori, Basel II berupaya mencapai hal ini dengan mendirikan risiko dan persyaratan pengelolaan modal yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk resiko bank menghadapkan dirinya untuk melalui pinjaman dan praktik investasi. Secara umum, aturan-aturan ini berarti bahwa risiko lebih besar untuk bank mana yang terkena, semakin besar jumlah modal bank perlu terus untuk menjaga nya solvabilitas dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Secara politis, hal itu sulit untuk menerapkan Basel II di lingkungan peraturan sebelum 2008, dan kemajuan pada umumnya lambat sampai krisis perbankan besar tahun itu disebabkan sebagian besar oleh credit default swap , hipotek keamanan berbasis pasar dan serupa derivatif . Sebagai Basel III dirundingkan, ini adalah puncak pikiran, dan karenanya jauh lebih ketat standar yang dimaksud, dan dengan cepat diadopsi di beberapa negara kunci termasuk Amerika Serikat.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Basel_I)
Basel II adalah yang kedua dari Basel Accord , (sekarang diperpanjang dan efektif digantikan oleh Basel III ), yang rekomendasi mengenai hukum perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan .
Basel II, awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional untuk regulator perbankan untuk mengontrol berapa banyak kebutuhan modal bank-bank untuk menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis bank risiko keuangan dan operasional (dan ekonomi keseluruhan) wajah. Salah satu fokus adalah untuk menjaga konsistensi peraturan yang cukup sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan antara bank-bank internasional yang kompetitif aktif. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional seperti dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus sebuah bank besar atau serangkaian keruntuhan bank. Dalam teori, Basel II berupaya mencapai hal ini dengan mendirikan risiko dan persyaratan pengelolaan modal yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk resiko bank menghadapkan dirinya untuk melalui pinjaman dan praktik investasi. Secara umum, aturan-aturan ini berarti bahwa risiko lebih besar untuk bank mana yang terkena, semakin besar jumlah modal bank perlu terus untuk menjaga nya solvabilitas dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Secara politis, hal itu sulit untuk menerapkan Basel II di lingkungan peraturan sebelum 2008, dan kemajuan pada umumnya lambat sampai krisis perbankan besar tahun itu disebabkan sebagian besar oleh credit default swap , hipotek keamanan berbasis pasar dan serupa derivatif . Sebagai Basel III dirundingkan, ini adalah puncak pikiran, dan karenanya jauh lebih ketat standar yang dimaksud, dan dengan cepat diadopsi di beberapa negara kunci termasuk Amerika Serikat.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Basel_I)
Langganan:
Postingan (Atom)